SEPUTAR REDENOMINASI RUPIAH

Rini Oktapiani

Mahasiswa S1 IESP FE UNPAD

Akhir-akhir ini kita sering mendengar dan melihat tentang banyaknya wacana BANK INDONESIA perihal redenominasi terhadap rupiah.Banyak pihak-pihak yang pro dan kontra perihal masalah ini,namun banyak pihak yang belum memahami perihal redenominasi tersebut dan apa pengaruh redenominasi tersebut baik dari segi positif maupun dari segi negatifnya. Menurut Gubernur Bank Indonesia terbaru Darmin Nasution Redenominasi adalah penyederhanaan penyebutan satuan harga maupun nilai mata uang. Artinya pecahan mata uang di sederhanakan tanpa mengurangi nilai dari mata uang tersebut. Misalnya Rp.10.000 menjadi Rp.10, Rp.1000 menjadi Rp.1 dan seterusnya, tetapi nilai mata uang sebelum dan sesudah redenominasi itu nilainya tetap sama. Menurut Ensiklopedia Bahasa Indonesia lebih tepatnya Redenominasi Rupiah adalah pemotongan mata uang menjadi lebih kecil tanpa merubah nilai tukarnya. Pada waktu terjadi inflasi, jumlah satuan moneter yang sama perlahan-lahan memiliki daya beli yang semakin lemah dengan kata lain harga produk dan jasa harus di tuliskan denagn jumlah yang lebih besar,ketika angka-angka ini semakin membesar mereka dapat mempengaruhi transaksi harian karena resiko dan ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh jumlah uang lembaran yang harus dibawa atau karena resiko psikologi manusia yang tidak efektif perhitungan angka dalam jumlah yang besar,maka pihak yang berwewenang dapat menangani masalah ini dengan redenominasi.

Yang menjadi masalah dalam masyarakat saat ini adalah ketakutan jika redenominasi tersebut dapat berpengaruh pada daya beli masyarakat seperti sanering yang terjadi pada jaman Soekarno yang mempengaruhi daya beli masyarakat dan berpengaruh pada perekonomian nasional. Gubernur Bank Indonesia,Narmin Nasution menegaskan bahwa Redenominasi bukanlah merupakan pemotongan daya beli masyarakat melalui nilai mata uang seperti pada istilah sanering ”Redenominasi sama sekali tidak merugikan masyarakat karena redenominasi berbeda dengan sanering atau pemotongan,dalam redenominasi niali uang terhadap barang tidak akan berubah yang terjadi hanyalah penyederhanaan dalam nilai nominalnya berupa penghilangan beberapa digit angka nol”ujar Darmin Nasution. Redenominasi biasanya dilakukan dalam situasi dan kondisi ekonomi yang stabil dan menuju ke arah yang lebih sehat sedangkan sanering adalah pemotongan nilai mata uang dalam kondisi perekonomianyang tidak sehat yaitu dengan memotong nilai uangnya saja. Redenominasi dilakukan untuk menyederhanakan sistem akuntansi dalam sistem pembayaran tanpa menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian.

Walaupun telah banyak penjelasan yang diutarakan oleh Bank Indonesia mengenai perbedaan antara Sanering dan Redenominasi namun tetap saja banyak masyarakat yang menganggap bahwa antara sanering dan Redenominasi hanyalah perbedaan istilah yang mempunyai makna yang sama yang akan berpengaruh pada daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Secara lebih rinci Bank Indonesia menjelaskan perbedaan antara Redenominasi dan Sanering diantaranya adalah pada redenominasi tidak ada kerugian karena daya beli tetap sama sedangkan pada sanering menimbulkan banyak kerugian karena daya beli turun drastis,redenominasi bertujuan menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dan nyaman dalam melakukan transaksi dam mempersiapkan kesetaraan ekonomi Indonesia dengan ekonomi regional sedangkan sanering bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar akibat lonjakan harga-harga biasanya dilakukan karena inflasi yang sangat tinggi,pada redenominasi nilai uang terhadap barang tidak berubah karena hanya cara penyebutan dan penulisan pecahan uang saja yang disesuaikan sedangkan pada sanering nilai uang terhadap barang berubah menjadi lebih kecil karena yang dipotong adalah nilainya,redenominasi dilakukan saat kondisi makro ekonomi stabil ekonomi tumbuh dan inflasi terkendali sedangkan pada sanering dilakukan pada saat keadaan makro ekonomi yang tidak sehat dan ketika situasi inflasi yang sangat tinggi,redenominasi disiapkan secara matang dan terukur sampai masyarakat siap agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat sedangkan pada sanering tidak ada masa transisi dan biasanya dilakukan secara tiba-tiba.

Seberapa kerasnya usaha Bank Indonesia untuk menjelaskan bahwa redenominasi jamun tak dapat dipungkiri jika masyarakat cukup paham dampak-dampak redenominasi baik itu dari segi positif maupun negatif,bila kita melihat dari sudut pamndang masyarakat dan melepaskan pengaruh Bank Indonesia mak untuk kebijakan ini Bank Sentral harus menarik semua mata uang lama dan mencetak mata uang yang baru tapi ini hanyalah dampak yang paling yangdapat diatasi oleh Bank Indonesia,justru kelompok korporat swasta yang akan menanggung banyak dampak dari redenominasi. Bank-bank swasta harus merubah sistem mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) agar sesuai dengan nominal yang baru atau mungkin malah menarik semua ATM yang lama dan menggantinya dengan yang baru jika memang pemerintah merubah total bentuk fisik dan ukuran kertas mata uang yang baru. Operasi perubahan maupun penggantian mesin pasti akan memakan biaya yang cukup mahal,mungkin tidak setinggi biaya untuk mencetak uang-uang baru tetapi disini pihak swastalah yang menanggung beban. Selain itu masih banyak permasalahan yang akan dihadapi sebagai dampak dari redenominasi tersebut,penghilangan jumlah nol akan mengacaukan perhitungan akuntansi yang telah terkomputensasi dan jika itu terjadi di seluruh negri dan menimpa kantor-kantor pemerintah dan swasta maka akan terjadi bencana administrasi nasional. Dampak lainnya yang perlu diperhatikan dengan cermat adalah adanya potensi pembulatan harga ke atas dengan alasan untuk mempermudah transaksi,harga barang yang dahulunya adalah Rp.1700 setelah adanya redenominasi harganya akan berubah menjadi Rp.1,7 dan kemudian harganya akan dibulatkan menjadi Rp.2. Tentu saja secara luas praktik ini akan mengakibatkan semakin tingginya tingkat inflasi .

Sebelum melakukan redenominasi ini hendaknya Bank Indonesia meyakinkan infrastruktur yang terkait dengan dampak redenominasi sudah disesuaikan dan di setting sedemikian rupa sehingga kompatibel dengan mata uang baru dengan lebih sedikit nol. Biaya penyesuain infrastruktur akibat redenominasi mungkin akan lebih besar dari perkiraan pemerintah karena pemerintah harus menjangkau semua sektor ekonomi yang terancam terkena dampak redenominasi tersebut. Redenominasi adalah kebijakan yang tepat tetapi sebaiknya dipersiapkan panjang dan matang sebelum akhirnya direalisasikan dan sebisa mungkin menutup flaw yang mungkin terjadi dalam implementasinya. Perlu ditekankan disini bahwa pokok permasalahan bukan hanya sekedar mensosialisasikan masalah ini ke pihak-pihak yang terkait lebih dari itu redenominasi menuntut perubahan infrastruktur dan administrasi secara masif atau ekonomi negri kita akan digoncang prahara pembukuan terkait dengan dampak redenominasi.

Dalam tahapan riset mengenai Redenominasi,Bank Indonesia akan secara aktif melakukan diskusi dengan berbagai pihak untuk mencari masukan dan hasilnya akan diserahkan kepada pihak-pihak terkait agar dapat menjadi komitmen nasional,selain itu Bank Indonesia secara aktif melakukan kajian Redenominasi Rupiah dimana hal ini terkait dengan pelaksanaan integrasi masyarakat ekonomi regional sperti ASEAN. Redenominasi membutuhkan waktu sedikitnya lima tahun dan selama itu pedagang wajib mencantumkan label dalam dua jenis mata uang yakni mata uang lama yang belum dipotong dan mata uang baru yang nol nya sudah dipotong,sehingga tercipta control publik. Beberapa faktor yang mendukung suksesnya program redenominasi ini adalah ekspektasi inflasi yang berada pada kisaran yang rendah denagn pergerakan yang stabil,stabilitas perekonomian yang terjaga serta adanya jaminan terhadap stabilitas harga serta adanya kebutuhan dan kesiapan masyarakat.

Kandank Ilmu Team

PEREKONOMIAN INDONESIA 2010

Rani Nurfaidah

Mahasiswa S1 IESP FE UNPAD

Ekonomi adalah aspek terpenting dari suatu negara. Maju mundurnya suatu negara dilihat dari sisi ekonominya. Ekonomi pula yang menjadi tolak ukur pembangunan dan kesejahteraan di suatu negara. Mengapa ekonomi menjadi amat sangat penting dalam suatu negara? Kata “Ekonomi” biasa kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan memang tidak pernah lepas dari kegiatan kita. Semua yang kita lakukan mulai dari membuka mata sampai menutup mata lagi adalah termasuk kegiatan ekonomi. Seseorang yang mampu mengelola perekonomiannya dengan baik, akan dipandang oleh orang lain karena kemampuan pengelolaannya itu. Begitupun dengan suatu negara, suatu negara akan dipandang oleh negara lain melalui perekonomiannya. Lantas bagaimana dengan perekonomian Indonesia sendiri?

Perekonomian Indonesia pernah mengalami masa jatuh bangun dari awal proklamasi hingga zaman reformasi seperti sekarang ini. Berbagai strategi-strategi telah diterapkan oleh para menteri-menteri perekonomian guna membangun perekonomian Indonesia yang kokoh. Puncaknya, Indonesia mengalami kemerosotan yang dramatis pada masa krisis ekonomi yang menyebabkan angka inflasi yang meningkat begitu pesatnya pada akhir era orde baru. Angka pengangguran meningkat pesat yang menyebabkan kemiskinan bertambah pesat pula. Namun, seiring bergantinya era menjadi era reformasi perekonomian Indonesia sedikit demi sedikit menunjukkan perbaikan.

Pada tahun 2009, Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia) memprediksikan bahwa perekonomian Asia akan meningkat 6,6 persen dengan Indonesia sebagai motor penggeraknya. Ini memberikan optimisme dan motivasi tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada khususnya dan Asia pada umumya. Namun, hal ini tersandung oleh krisis global yang dialami negara adidaya Amerika Serikat. Krisis global ini memberikan dampak yang hebat pada perekonomian negara-negara di dunia. Krisis global ini juga memberikan efek yang buruk pada negara-negara penggerak ekonomi lainnya seperti di Eropa dan Timur –Tengah. Para investor lebih berhati-hati untuk berinvestasi di negara-negara yang sedang mengalami krisis ekonomi. Sedikit demi sedikit para investor melirik Asia untuk berinvestasi terutama RRC dan Indonesia.

Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara di Asia Tenggara, bahkan dunia yang mampu bertahan dari krisis ekonomi. Berdasarkan laporan dari World Economic Outlook yang diterbitkan IMF, Indonesia diperkirakan mampu meraih pertumbuhan ekonomi positif dengan kisaran angka 4,8 persen. Perkiraan yang lebih optimis dikeluarkan oleh Consensus Economic Inc yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,4 persen pada tahun 2010. Perekonomian Indonesia tahun ini tumbuh positif dari kontribusi sektor-sektor ekonomi berbasis domestik, yaitu sektor pertanian, komunikasi, konstruksi, perdagangan dan transportasi. Pada tahun 2010, perekonomian nasional diuntungkan dengan perbaikan kinerja ekonomi kawasan Asia dan beberapa negara mitra dagang RI sehingga kinerja perdagangan luar negeri Indonesia diperkirakan juga mengalami perbaikan. Perekonomian nasional tahun 2010 juga didukung oleh indeks keyakinan konsumen yang mengalami peningkatan ditambah dengan investasi dalam negeri yang juga mengalami perbaikan.

Pemerintah SBY-Boediono sedang menyusun kabinet baru dan pada saat baru terbentuk, kabinet baru ini diganggu dengan skandal Bank Century. Para pelaku ekonomi di Indonesia mulai sadar bahwa tidak ada gunanya berharap terlalu banyak pada pemerintah, mereka cenderung mencari peluang sendiri demi kepentingan bisnisnya. Para ahli yakin krisis politik yang saat ini mulai mengganggu legitimasi pemerintah SBY tidak akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional. Para investor melihat krisis politik itu hanya terjadi pada tataran elite politik dan tidak akan sampai ke tingkat bawah.

Hal yang harus menjadi perhatian justru perilaku investor yang kemungkinan besar akan menanamkan modalnya di Indonesia melalui bursa saham. Kinerja ekonomi Indonesia yang positif mengundang aliran dana investasi dari luar negeri. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik. Pemerintah harus melakukan terobosan agar aliran dana di sektor keuangan bisa dipergunakan untuk mendanai sektor riil.

Beberapa sektor riil yang patut mendapat perhatian pada tahun 2010 adalah pembangunan infrastruktur dan industri padat karya. Dua sektor ini berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja. Masalah pengangguran dan kemiskinan bisa diatasi dengan perbaikan di dua sektor ini. Jika itu yang terjadi, maka perbaikan indikator ekonomi Indonesia di tahun 2010 akan menjelma menjadi perbaikan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kandank Ilmu Team

Ekonomi Piala Dunia

Agus Suhery Sinaga

(Mahasiswa S1 IESP FE UNPAD)

Turnamen olahraga tingkat dunia, seperti piala dunia sepak bola dan olimpiade, dalam beberapa dasawarsa terakhir tidak lagi sekadar peristiwa akbar olahraga, tetapi juga telah menjadi ajang bisnis multimiliar dollar bagi tuan rumah. Bukan hanya terkait dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, tetapi juga ”boom” ekonomi yang dihasilkannya, baik dari turisme maupun penjualan berbagai macam cendera mata yang tidak selalu terkait dengan pesta olahraga tersebut. Karena itu, penyelenggaraan pesta olahraga akbar semacam piala dunia dalam perspektif negara penyelenggara hampir tidak lagi murni terkait dengan olahraga itu sendiri. Sebaliknya, justru lebih didasarkan pertimbangan ekonomi dan politik.

Maka pertanyaannya: Apa makna ekonomi politik Piala Dunia 2010 bagi tuan rumah Afrika Selatan? Pertanyaan yang tidak mudah dijawab; karena untuk melihat dampak pastinya, orang mesti menunggu beberapa tahun setelah selesainya turnamen sepak bola terbesar di jagat raya ini. Meski demikian, orang bisa mulai menghitung-hitung manfaat (atau sebaliknya mudarat) ekonomi dan politik Piala Dunia 2010 bagi Afrika Selatan.

Tidak ragu lagi, Afrika Selatan merupakan negara emerging economy terkemuka di Benua Afrika Hitam. Dengan produk domestik bruto (PDB) sebesar 495,1 miliar dollar AS dan PDB per kapita 10.100 dollar AS, Afrika Selatan termasuk salah satu negara G-20. Dalam beberapa kali kunjungan ke Afrika Selatan sepanjang dasawarsa 2000-an, saya menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat negara ini. Tetapi terkait dengan krisis ekonomi global, sejak akhir 2008 ekonomi Afrika Selatan menciut sebesar 1,8 persen, dan 6,4 persen pada kuartal pertama 2009; dan pertumbuhan PDB negatif 0,3 persen. Tak heran kalau Presiden Jacob Zuma menyatakan, ”Kami telah memasuki masa resesi.” Terlepas dari penciutan ekonomi itu, Afrika Selatan dengan sumber daya alam melimpah, sistem keuangan yang mapan, infrastruktur modern, transportasi dan telekomunikasi yang maju dapat membuat orang secara instan bergumam; berada di Afrika Selatan seolah tengah di Eropa Barat saja.

Namun, ini juga tidak menutup kenyataan banyaknya wilayah kumuh yang dikenal sebagai ”township”, di mana penduduk miskin kota yang umumnya kulit hitam hidup berjejal-jejal. Ketika menyaksikan township di pinggiran jalan Bandara Cape Town, misalnya, saya melihat sisi lain kehidupan ekonomi dan sosial Afrika Selatan yang tidak menggembirakan. Dari sudut ini, sisi lain Afrika Selatan di tengah pesta akbar Piala Dunia terlihat menyedihkan. Afrika Selatan memiliki tingkat pengangguran 25,1 persen (kuartal pertama 2010) dan sekitar seperempat bagian dari total penduduk 49,32 juta hidup dari santunan sosial negara. Dan sekitar 50 persen penduduk hidup masih di bawah garis kemiskinan, sementara bagian masyarakat terkaya berhasil meningkatkan pendapatan tahunan mereka lebih dari 50 persen.

Apakah ada janji dan manfaat Piala Dunia 2010 bagi penduduk township yang miskin dan menganggur di sejumlah kota di Afrika Selatan? Yang jelas, banyak di antara mereka tergusur dari permukiman liar (township); mereka yang berdagang asongan di jalanan Cape Town dan Johannesburg, misalnya, digusur aparat keamanan. Soal penggusuran demi pesta akbar olahraga bukanlah berita baru. Olimpiade Beijing 2008, misalnya, menggusur tak kurang dari 1,5 juta penduduk dan Olimpiade Seoul 1988 juga menyingkirkan sekitar 700.000 orang dari permukiman mereka—semuanya untuk penyiapan infrastruktur pesta olahraga dunia.

Mereka juga bisa dipastikan tidak mampu menikmati pertandingan di stadion karena harga tiket yang jauh dari jangkauan; harga tiket paling murah untuk pertandingan penyisihan 55 euro; paling murah untuk pertarungan final 275 euro. Sebab itu, tidak heran jika dari sebanyak 3 juta tiket yang tersedia, kurang dari 100.000 saja yang dibeli orang-orang Afrika Selatan sendiri.

Dengan begitu, mayoritas terbesar penikmat Piala Dunia di Afrika Selatan adalah orang- orang luar. Mereka ini diharapkan tidak hanya membelanjakan uang untuk tiket, tetapi tentu saja untuk hotel dan biaya hidup lainnya, cendera mata Piala Dunia, dan suvenir lainnya. Menurut perhitungan sementara, biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan stadion-stadion saja mencapai 3,7 miliar dollar AS, yang dipikul terutama oleh pemerintah pusat dan daerah. Ini belum termasuk biaya-biaya lain, seperti penyiapan infrastruktur pendukung dan pengamanan.

Dan kelihatannya, Pemerintah Afrika Selatan sudah mulai ”kedodoran” dalam pembiayaan sehingga sebulan sebelum penyelenggaraan Piala Dunia, FIFA turun tangan membantu dana 100 juta dollar AS untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas latihan bagi tim-tim. Dengan tambahan dana ini, FIFA telah membantu pendanaan Piala Dunia 2010 total 523 juta dollar AS. Jika Piala Dunia 2010 sukses—dengan beban ekonomi yang tersisa nanti—jelas dapat memberikan gengsi politik bagi Afrika Selatan dan lebih khusus lagi bagi ANC (African National Congress), partai berkuasa yang menghadapi banyak masalah internal belakangan ini.

Dengan begitu, dalam pandangan banyak pemimpin ANC, Piala Dunia 2010 tidak hanya membuka peluang ekonomi lebih besar bagi negara ini, tetapi sekaligus lagi memantapkan posisi Afrika Selatan sebagai telah bebas dari bayang-bayang apartheidisme dan kini sepenuhnya menjadi emerging country yang mapan di tingkat internasional.

Kandank Ilmu Team

THE DEVELOPMENT OF INDONESIA IN THE LAST TEN YEARS

Ridela Sheila

(Mahasiswa S1 IESP FE UNPAD)

As we all can see, the condition of Indonesian economy has not given the significant changes to make a better living for its citizen, especially for the poor. Our country even stuck with the same problem that is a multidimensional crisis. The crisis began in 1998 (about twelve years ago) and continued until now without any great solution. Although some people argue that in the last ten years our country can make us proud with the increasing percent in every year of its economic growth, it doesn’t change the reality of how bad Indonesian development is today. Many aspects have to be solved to reach the Indonesian development goals. Those aspects include the rate of unemployment, poverty, health and environment issues, gender, education, the unfair development among islands, and so on.

Each aspect, then, always have a correlation with others, so the government has to think seriously to find the best solution about the aspects above. The right solution finally can make a better development and induce the economic growth of Indonesia. That’s the reason why those aspects can play an important role to our country.

In this essay, I will examine one of those aspects which shows the unfairness in developing between one island to another. The development has been directed more to the center, that is to the location of capital city where most of the governmental issues, jobs, and policies take place. Although the word “autonomy” has been conducted to allow every region in Indonesia to develop themselves. But, in reality, many regions in many islands still cannot develop well. Lets take a look at the following data which shows a comparation of roads’ lengths between every province in 2001.

NATIONAL AND PROVINCIAL ROADS’ LENGTHS

Province	National Roads		Provoncial Roads		Total Roads’ Lengths		Toll Ways
	km	%	Km	%	km	%
Nanggroe Aceh Darussalam	1144.02	4.35	1,941.66	4.99	3,086.70	4.74	34.4
Nort Sumatra	1,305.96	4,97	2,936.47	7.55	4,242.43	6.51
West Sumatra	871.96	3.32	1,389.40	3.57	2,261.36	3.47
Riau	838.56	3.19	1,709.52	4.39	2,548.08	3.91
Jambi	853.27	3.25	1,061.96	2.73	1,915.23	2.94
South Sumatra	1008.95	3.83	839.11	2.16	1,848.08	2.83
Bengkulu	750.43	2.86	2,623.86	6,74	3,374.29	5.18
Lampung	851.26	3.24	2,151.36	5.53	3,002.62	4.61
DKI Jakarta	153.50	0.58	1,093.50	2.81	1,247.00	1.91	93.83
West Java	1,062.22	4.04	2,367.04	6.08	3,429.26	5.26	292.14
Central Java	1,215.47	4.63	2,564.34	6.59	3,779.81	2.80	24.55
DI Yogyakarta	158,34	0.60	632.95	1.63	791.29	1.21
East Java	1,783.49	6.79	1,840.62	4.73	3,624.11	5.56	63.30
Bali	405.93	1.55	668.68	1.72	1,074.61	1.65
West Nusa Tenggara	541.22	2.06	1,154.57	2.97	1,695.79	2.60
East Nusa Tenggara	1,121.85	4.27	2,901.05	7.46	4,022.90	6.17
West Kalimantan	1,006.62	3.83	1,682.23	4.32	2,688.85	4.12
Central Kalimantan	1,707.53	6.50	349.51	0.90	2,057.04	3.16
South Kalimantan	864.07	3.29	778.62	2.00	1,642.69	2.52
East Kalimantan	1,226.21	4.67	746.19	1.92	1,972.40	3.03
North Sulawesi	1,360.39	5.18	566.09	1.45	1,926.48	2.96
Central Sulawesi	1,592.99	6.06	1,535.59	3.95	3,128.58	4.80
South Sulawesi	1,669.57	6.36	1,386.09	3.56	3,055.66	4.69	6.95
South East Sulawesi	612.60	2.33	1,143.68	2.94	1,756.28	2,69
Mollucas	464.68	1.77	1,656.36	4.26	2,121.04	3.25
Papua	1,701.96	6.48	1,192.09	3.06	2,894.05	4.44
Source : Depkimpraswill

From the data above we can see that provinces which are located in the east side of Indonesia have more roads’ lengths compare to the west side provinces. It may become like that because the east side provinces have wider area than the west side. But take a look at the toll ways, it only exist in some provinces (mostly Java). Why? Because the other province maybe doesn’t need it. But instead of finding an answer, it leads to another question: why another province doesn’t need the toll ways? Because the common roads are enough for people there to do their job. Unlike most people who live in Java and Sumatra, the people in other island still work as a farmer, fisher, and do another traditional job that absolutely doesn’t have to always be in a hurry to go to work, or doesn’t have to be stress because of traffic jam. In short, the toll ways give Javanese and Sumatran people an easier and more efficient access to do their job everyday. So, it is clear now that the job differences between Java and Sumatra Island compare to others reflect the different technic of development. The west side island can develop very well while the east side can’t. This is what I called unfair development among island. Because if both side have the same amount of toll ways, it means the development of the two is more or less the same.

Then, money is always be a classic thread for Indonesia to build and develop this country. I think, the basic thing which is wrong is the allocation system of that money. When the government tried to allocate money, they only care about the province which gives them many advantages and forget the others. Because of that, for many areas, there always be a lack of fund to do development. Finally, this unfairness leads to reduce Indonesian economic growth.

So, what should the government do to solve the development problem? For me (and maybe for the government), it is not an easy thing to solve and it takes a long time. But, because every problem comes with its solution, there must be some ways to fix it. One of the solution is giving a careness to many provinces outside Java and Sumatra island, especially those which are located in the east side of Indonesia. The government has to understand what the people need, fulfill it by allocating enough money to develop that area, and the government should take a look at its resources for example the scenery, the mountain, or the beach, whether it is potential to be a tourist destination or not. If the answer is “ yes ”, so government has to build and develop that area by providing a quick and easy access and any another facilities. The government’s careness gives hope to the people who live there. They can seek for a better-paid job which give them better standard of living. If the people has got enough income, they can save the rest of it to be used in an unexpected time. They do not have to worry about the lack of money, because everytime they need it, they can take it from their saving. This safety feeling induces people to work harder and finally they can develop their area by themselves. QMaybe this is the word “ autonomy ” should be. Now, at least I can imagine the good effect of this simple solution. And it can be much more better if the careness is given not only to a few area, but to many areas in Indonesia.

Finally, the unfair development in Indonesia can be solved by a little thing called careness. Of course in practice it can’t be as simple as what I’ve been mentioned above, it takes a very long time to develop those areas. There are so many problems that will be faced too, but it doesn’t mean the solution cannot be implemented. The growth of Indonesian economy maybe increasing its number in the last ten years, but because the reality doesn’t say the same thing, government should learn more to improve the social welfare of Indonesian people and begin to pay attention to the small thing that have big affect in changing this condition. If the government wants to change to support their people and vice versa, I believe the Indonesian development can reach its better performance in the next ten years.

Kandank Ilmu Team